1. Faktor yang menyebabkan Kabinet berikut ini jatuh:
a. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
Kabinet Natsir jatuh setelah Hadikusuma dari PNI mengajukan mosi yang tidak percaya menyangkut pencabutan PP No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS.
Jatuhnya kabinet natsir disebabkan kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi
b. Kabinet Soekiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
Penyebab utamanya kabinet sukiman jatuh adalah pertukaran nota antara Menlu Subarjodan Duta besar amerika, Merlan Cochran.
Kabinet Sukiman berkoalisi dengan Masyumi dan PNI. Kabinet sukiman menjadi paling terkenal karena usahanya ynag serius untuk menumpas PKI. Kegagalan Sukiman dalam menangani masalah pemberontakan kahar muzakar di Sulawesi sangat melemahkan kekuasaannya.
Adapun penyebab dari jatuhnya kabinet ini adalah ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika kepada Indonesia atas dasar MSA. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan program kabinet dalam hal politik luar negeri yang bebas aktif, dengan ditandatanganinya menimbulkan tafsiran bahwa indonesia condong ke blok barat.
c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)
Kabinet Wilopo jatuh adalah peristiwa 17 oktober 1952 yang gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat ( AD ) menekan presiden soekarno agar membubarkan kabinet.
Kabinet Burhanuddin Harahap memerintah hanya selama 5-6 bulan saja, tetapi banyak mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Sebenarnya kabinet ini di dalam menjalankan pemerintahan kompak dan utuh, tidak ada pertentangan dan keretakan dalam tubuh kabinet. Begitu juga tidak ada pertentangan antar partai yang ikut dalam koalisi kabinet ini, tidak seperti kabinet-kabinet sebelumnya. Sebaliknya kelompok oposisi seperti : PNI dan sebagainya tidak terlalu berusaha menjatuhkan kabinet. Sebenarnya kabinet ini masih berjalan baik. Cuma Presiden kurang merestui kabinet ini, karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet adalah Drs. Moh. Hatta.
Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 pukul 10.00 siang Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden, untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi secara etika politik demokrasi parlementer, kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya, setelah berhasil melaksanakan Pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstituante.
Jadi kabinet ini jatuh tidak dikarenakan keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi merasa tugasnya sudah selesai. Kabinet terus bekerja sebagai Kabinet Domissioner selama 20 hari yaitu sampai terbentuknya kabinet baru yakni Kabinet Ali – Rum – Idham yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 26 Maret 1956. Setelah itu Eks Perdana Menteri ataupun Menteri lagi sampai kini dalam kabinet mana pun juga dan dimana pun juga.
d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I
Kabinet Ali jatuh akibat NU memutuskan untuk menarik kembali menteri – menterinya yang kemudian di ikuti oleh partai – partai lain.
e. Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Burhanuddin Harahap jatuh setelah tidak mendapatkan dukungan dalam pemilu tahun 1955.
f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II
Karena pergolakan di daerah yang semakin menguat, seperti pembentukan Daerah Militer di Sumatera Utara.
g. Kabinet Djuanda
Kabinat Djuanda berakhir setelah presiden Soekarno mengeluarkan Dekret presiden 5 juli 1959.
2. Faktor yang melatarbelakangi pemberontakan daerah berikut ini memberontak:
PKI MADIUN
Latar belakang :
Digantinya kabinet Amir Syarifuddin oleh kabinet Hatta.
Tujuan :
Mendirikan Soviet Republik Indonesia.
Membangun negara komunis.
Tokoh :
Muso, Amir Syarifuddin, dan anggota PKI.
Usaha Pemerintah:
Pemerintah menyerang Madiun dari dua arah. Dari Barat oleh pasukan Divisi Siliwangi dan dari Timur oleh pasukan di bawah pimpinan Kolonel Sungkono.
Dampak :
Banyak pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat dibunuh.
DI/TII JABAR
Latar belakang :
Tidak puas dengan perjanjian Renville.
Tujuan :
Untuk mendirikan negara sendiri yang terpisah dari RI.
Mendirikan Negara Islam Indonesia (NII)
Tokoh :
Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo
Usaha Pemerintah:
Secara diplomasi : melalui musyawarah
Secara militer : Operasi Pagar Betis (rakyat), Operasi Brathayudha.
DI/TII JATENG
(GAUI)
Tokoh:
Mahfudz Abdurrahman (Kyai Somalangu).
Tempat:
Di Kabumen
Usaha pemerintah:
Pemerintah menurunkan pasukan TNI dengan nama Operasi Banteng Raiders.
(GMI)
Tokoh:
Amir Fatah
Tempat:
Di Tegal, Brebes, Indramayu.
Usaha Pemerintah:
Pemerintah menurunkan pasukan TNI dengan nama Gerakan Banteng Negara (GBN).
DI/TII ACEH
Latar belakang :
Daud Beureuh merasa kecewa atas hilangnya kedudukan sebagai Gubernur militer.
Turunnya status Aceh dari daerah istimewa menjadi daerah keresidenan.
Tujuan :
Mendirikan Negara Islam Indonesia (NII)
Tokoh :
Tengku Daud Beureuh
Usaha Pemerintah :
Operasi militer
Melakukan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh
DI/TII SULSEL
Latar belakang :
Tuntutan Kahar Muzakar untuk masuk APRIS ditolak.
Tujuan :
Untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII)
Tokoh :
Kahar Muzakar dan Gerungan.
Usaha Pemerintah :
Mengirim Divisi Siliwangi
DI/TII KALSEL
Latar belakang :
Ibnu Hajar mendeklarasikan berdirinya DI/TII di Kalsel 10-10-1950.
Tujuan :
Menyatakan gerakannya bagian dari DI/TII.
Tokoh :
Ibnu Hajar dan Kerukunan Rakyat Yang Tertindas (KRYT).
Usaha Pemerintah:
Memerintahkan suatu operasi militer
Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)
Latar belakang :
Kalangan Kolonialis Belanda ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia.
Tujuan :
Untuk mempertahankan kedudukan Negara Pasundan.
Tokoh :
Kapten Westerling, APRA, Sultan Hamid II
Usaha Pemerintah :
Secara diplomasi : Tekanan terhadap pimpinan pasukan Belanda.
Secara militer : Pemerintah mendatangkan kesatuan polisi dan polisi militer.
Dampak :
Pasukan APRA dapat menguasai Kota Bandung dalam beberapa jam.
Pemberontakan PRRI (Pemerintah Revosulioner Republik Indonesia)
Latar belakang :
Hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan beberapa daerah, terutama Sumatera dan Sulawesi.
Tujuan :
Untuk mempersiapkan usaha pembangunan di daerah secara intregal.
Tokoh :
Letkol Ahmad Husein
Usaha Pemerintah :
Operasi tegas, operasi 17 Agustus (operasi yg paling terkenal), operasi saptamarga, operasi sadar.
Dampak :
Tercipta gerakan separatis di Sumatera.
Pemberontakan Permesta (Piagam Perjuangan Rakyat Semesta)
Latar belakang :
Pergolakan politik
Tujuan :
Untuk melindungi Indonesia bagian timur dari kaum militer.
Tokoh :
Letkol Ventje Sumual, Panglima Wira-bhuana, D. J Somba, dan Anan Pope.
Usaha pemerintah :
Menggelar operasi Merdeka
Dampak :
APRI lambat laun berhasil merebut daerah-daerah kekuasaan Permesta.
Andi Aziz
Latar belakang :
Menuntut hanya pasukan APRIS dari KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan Negara Indonesia Timur (NIT).
Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI
Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.
Tujuan :
Untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Indonesia Timur.
Tokoh :
Andi Aziz dan KNIL
Usaha Pemerintah :
Pemerintah membuat ultimatum untuk Andi Aziz, isinya "4 x 24 jam lapor ke Jakarta dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya."
Menggelar operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A. E Kawilarang.
Dampak :
Andi Aziz dengan pasukannya menyerang markas TNI di Makassar sehingga pecah pertempuran.
Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)
Latar belakang :
Tidak menerima terjadinya proses kembali ke negara kesatuan dan tidak setuju dengan masuknya KNIL ke dalam APRIS.
Tujuan :
Untuk menyelesaikan persoalan RMS dengan cara damai.
Tokoh :
Dr. Soumokil, Dr. J Leimana, Achmad Wiranatakusumah, Slamet Riyadi, dan Mayor Suryo Sutandrio.
Usaha Pemerintah :
Menyelesaikan masalah RMS dengan cara damai. Misi damai itu diketuai oleh Dr. j Leimana.
Dibentuk pasukan eksedisi khusus (APRIS/TNI) di bawah pimpinan Alex Kawilarang.
Dampak :
Adanya praktek intimidasi, teror, dan serangkaian pembunuhan di berbagai tempat.
3. Apa yang dimaksud Program-program berikut ini? Berhasilkah? Jelaskan!
a. Gunting Syafruddin
Pemotongan nilai mata uang (sanering) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.
Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Kabinet Natsir)
Upaya menumbuhkan semangat berwirausaha para pengusaha pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya kepada importir pribumi serta memberikan kredit pada pengusaha pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:
- Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
- Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
- Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
- Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena:
- Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
- Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
- Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
- Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
- Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
- Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.
c. Nasionalisasi De Javasche Bank
Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda.
Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.
d. Sistem Ekonomi Ali-Baba (Kabinet Ali Sastroamijoyo I)
Penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah:
- Untuk memajukan pengusaha pribumi.
- Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
- Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
- Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.
Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:
- Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
- Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
- Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.
e. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:
- Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
- Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
- Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.
Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
f. Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah:
- Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA
- Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul
- Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
- Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit.
- Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun
